Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani, foto : andri/hr

Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani meragukan kegiatan pembinaan koperasi yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, terkait minimnya anggaran yang terdapat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKAKL) 2019. Pasalnya, usulan yang diajukan Kemenkop dan UKM masih dibawah Rp1 triliun.

“Kami lihat dalam usulan-usulan yang ada di RKAKL Kemenkop dan UKM masih di bawah Rp1 triliun, dan ini menurut kami agak kurang pas dengan keadaan situasi koperasi saat ini. Padahal UKM ini adalah garda terdepan dalam pembinaan-pembinaan usaha kecil mikro menengah dan koperasi,” terang Hamdhani, di sela-sela Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Ditambahkan Hamdhani bila bertahan dengan anggaran sangat minim, tentunya akan berimplikasi pada kegiatan-kegiatan Kemenkop dan UKM, terutama kegiatan yang ada di daerah. “Biasanya yang luput dari perhatian adalah di daerah, seperti di dapil saya, Kalimantan Tengah, saya menyangsikan program Kemenkop UKM akan dirasakan masyarakatdi sana,” terangnya.

Terdapat 13 program Kemenkop dan UKM yang menarik menurut Hamdhani salah satunya peran untuk menangani masalah pembuatan akte notaris kepada koperasi-koperasi yang belum memiliki. Dari 13 program tersebut, menurut politisi NasDem ini akan banyak dibutuhkan pendamping untuk koperasi. Tapi kalau anggaran masih dibawah Rp2 triliun, keseluruhan program diragukan terealisasi.

“Itu cakupannya sangat luas, belum lagi dihadapkan dengan pembinaan pasar, pedagang kaki lima, pameran-pameran yang dilakukan oleh koperasi, ditambah dengan kegiatan-kegiatan pembinaan usaha kecil menengah,” imbuhnya.

Menurutnya, sektor UKM harus terus bergerak, ditambah dengan banyaknya pasar-pasar besar yang masuk berdampingan dengan pasar tradisional. Pasar tradisional ini bila tidak didukung dengan dana yang besar, dengan sendirinya akan terpinggirkan.

“Kami tadi sampaikan, jika memungkinkan penambahan pada APBN-P 2019 ini  harus terealisasi. Karena anggaran pemerintah masih memadai untuk sektor koperasi ini,” kata politisi dapil Kalteng ini.

Hamdhani mengungkapkan, jika anggaran Rp1 triliun itu masih memungkinkan, tetapi harus melalui pengajuan secara detail. Selain 13 program yang direncanakan Kemenkop dan UKM, apakah ada permintaan lain seperti pembinaan koperasi yang lebih spesifik dan untuk membantu peningkatan anggaran. Agar anggaran tidak hanya berkutat pada Kredit Usaha Rakyat (KUR), tetapi juga pembinaan-pembinaan.

“Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di depan mata kita. Seandainya tidak kita imbangi dengan anggaran yang cukup memadai dan besar, kita akan makin jauh tertinggal. Jadi kita harapkan koperasi sebagai garis terdepan membina ekonomi masyarakat ini harus bisa berperan lebih maksimal dengan dukungan anggaran yang lebih besar lagi,” tegas Hamdhani. (es/sf)